Merah Putih today – Pekerjaan proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, menuai kritikan tajam. Proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya, hingga pekerjaan berjalan, nilai proyek khusus untuk Kabupaten Jombang belum diketahui secara pasti.
Berdasarkan penelusuran sejumlah awak media, diketahui proyek Sekolah Rakyat tersebut bagian dari kontrak paket besar (glondongan) mencakup lima daerah, diantaranya Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Jombang.
Untuk Jombang sendiri dengan nilai total mencapai Rp1.165.669.943.000. Namun, pembagian nilai proyek untuk masing-masing daerah, termasuk Jombang, hingga kini belum ditetapkan secara rinci.
Bahkan, beredar informasi bahwa pekerjaan di lapangan tidak sepenuhnya dikerjakan langsung oleh PT Waskita Karya, melainkan melibatkan perusahaan lain asal Semarang.
Site Manager PT Waskita Karya, Dwi Setiawan, di konfirmasi mengakui bahwa nilai proyek Sekolah Rakyat khusus di Jombang belum dapat dijelaskan secara detail.
“Untuk masalah nominal, kami belum bisa memberikan keterangan karena masih dalam proses pengolahan oleh PPK. Setiap daerah kan nilainya berbeda-beda, tergantung volume pekerjaan tambah-kurangnya. Kontraknya masih bersifat glondongan,” ujar Dwi kepada wartawan.
“Bahwa hingga saat ini, ia menambahkan nilai yang bisa disampaikan baru sebatas nilai global paket lima daerah. Totalnya Rp1,165 triliun untuk lima Sekolah Rakyat di Surabaya, Gresik, Tuban, Sampang, dan Jombang. Untuk pemetaan nilai per daerah masih diolah oleh pusat,” tambah dia.
Terkait isu santer adanya subkontrak, Dwi Setiawan menepis bahwa proyek tersebut disubkan ke pihak lain. Ia menjelaskan bahwa proyek dikerjakan melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO). “Jadi kontraktornya PT Waskita Karya dengan PT CAG (Cipta Adi Guna). Jadi bukan disubkan. Kami satu kesatuan dalam proyek ini,” ujarnya.
Kendati demikian, terkait progres pekerjaan di lapangan, Dwi menyebutkan bahwa realisasi proyek justru melampaui target. “Untuk progres kumulatif rencana 5,75 persen, realisasi di lapangan sudah 7,27 persen. Deviasinya positif 1,52 persen, itu untuk satu kontrak,” jelasnya.
“Fakta yang ada, menurut dia, bahwa proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Jombang sudah berjalan sementara nilai anggaran khusus daerah belum diketahui secara pasti menimbulkan pertanyaan publik.
“Transparansi nilai proyek menjadi krusial, terlebih proyek ini menggunakan dana besar dan menyangkut kepentingan pendidikan masyarakat.
Selanjutnya publik pun masih menunggu penjelasan, berapa sebenarnya nilai pekerjaan proyek Sekolah Rakyat untuk Kabupaten Jombang tersebut, dan kapan besaran nilai anggaran proyek tersebut akan disampaikan secara terbuka kepada publik.
