Penanganan Banjir Diduga Stagnan, PMII Gelar Aksi di Gedung DPRD Lamongan

Berita48 Dilihat

Merah Putih today – Penanganan banjir Lamongan diduga stagnan, momentum hujan rintik – rintik menyerukan para mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Islam Darul Ulum (Unisda) Lamongan, yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Lamongan.

Para mahasiswa menuntut agar pemerintah daerah bersama DPRD segera mengambil langkah konkret dan berkelanjutan, dalam menyelesaikan persoalan banjir, khususnya yang disebabkan oleh luapan sungai dan buruknya sistem drainase.

“Bahwa banjir bukan sekedar persoalan musiman, tapi sudah menjadi masalah yang berdampak serius terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan.

“Banjir terus berulang setiap tahun, namun solusi yang diberikan masih bersifat sementara. Kami menuntut DPRD dan pemerintah daerah bertanggung jawab dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada keselamatan serta kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ketua PMII Komisariat Unisda Lamongan, Firman.

Firman menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sungai, normalisasi aliran air, serta penataan kawasan rawan banjir. Selain itu, mereka juga mendesak agar mengalokasikan daan untuk menyelesaikan bencana tahunan.

“Sistem pengendalian aliran air di kawasan Sub-DAS Bengawan Solo hilir, menurutnya, belum dirancang secara adaptif terhadap karakter geografis dataran rendah, dengan aliran lambat dan dominasi lahan sawah serta tambak.

“Kami mendesak pemerintah daerah untuk keluar dari pola penanganan jangka pendek dan segera menetapkan kebijakan struktural permanen melalui normalisasi Sungai Bengawan Jero,” kata dia.

Kendati. Demikian, beberapa langkah penanganan banjir Bengawan Jero yang harus dilakukan pemerintah antara lain rekonstruksi pintu air Kuro, penguatan tata kelola DAS, penerapan sistem peringatan dini, serta percepatan koordinasi lintas wilayah dan lintas kewenangan.

“Tanpa langkah tegas dan terencana, Kabupaten Lamongan akan terus terjebak dalam zona banjir berulang, yang merugikan rakyat dan mencederai prinsip keadilan ekologis.

PMII Komisariat Unisda Lamongan menegaskan akan terus mengawal isu banjir hingga ada langkah nyata dan komitmen jelas dari pemerintah daerah dan DPRD, dalam menyelesaikan persoalan banjir,” tegasnya.

Massa PMII sempat ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Lamongan, Husen, Asisten 1, Joko, Kepala Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Erwin Sulistiya Pambudi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Mugito, serta Kepala Dinas Pendidikan, Shodikin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *