Merah Putih today – Skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Senator DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, lakukan kritikan tajam dan desak Reformasi DBHCHT, jangan biarkan daerah penghasil hanya jadi penonton.
Pihaknya menilai mekanisme yang berlaku saat ini jauh dari prinsip keadilan bagi daerah penghasil, padahal kontribusi mereka terhadap penerimaan negara tergolong masif.
Daerah penghasil, menurut Lia memegang peranan krusial dalam ekosistem industri tembakau, mulai dari keringat petani di hulu, dedikasi buruh pabrik, hingga geliat industri rokok di hilir. Namun, besarnya kontribusi tersebut dianggap tidak berbanding lurus dengan porsi dana yang dikembalikan oleh pusat.
“Daerah penghasil DBHCHT, namun sangat disayangkan, porsi hasil yang kembali ke daerah justru dangat minim. Ini jelas ketimpangan yang perlu kita perjuangkan,” ungkap Lia.
Fakta bahwa selama bertahun-tahun, Lia menyoroti porsi DBHCHT untuk daerah hanya berkutat di angka tiga persen. Bahkan cenderung mengalami tren penurunan.
Hal tetsebut, menurutnya, menciptakan jarak yang lebar antara semangat keadilan fiskal dengan realitas di lapangan. Pihaknya membandingkan skema ini dengan Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor sumber daya alam lainnya yang dinilai lebih proporsional.
Tak hanya itu, pada sektor lain, daerah bisa mendapat porsi yang lebih signifikan. Mengapa pada cukai tembakau yang aktivitas ekonominya nyata dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat lokal, pembagiannya justru sangat terbatas?” tanya Lia.
Selain soal nominal, Lia mengkritisi regulasi pemanfaatan DBHCHT yang dianggap terlalu kaku (rigid). Saat ini, mandat penggunaan anggaran masih sangat didominasi oleh sektor kesehatan, sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan krusial lainnya.
“Persoalan di daerah itu kompleks, tidak hanya soal kesehatan. Kita bicara tentang kebutuhan pendidikan, perlindungan sosial, hingga perbaikan infrastruktur penunjang ekonomi. Ruang penggunaan dana ini harus lebih fleksibel agar tepat sasaran sesuai kebutuhan lokal,” jelasnya.
Sebagai representasi Jatim di Senayan, Lia berkomitmen untuk terus menyuarakan revisi kebijakan DBHCHT. Ia menekankan bahwa perjuangan ini bukan sekadar mengejar angka nominal, melainkan upaya mewujudkan keberpihakan nyata bagi masyarakat di daerah penghasil.
“Ini adalah soal keadilan. Kita ingin memastikan bahwa keringat para petani dan buruh di daerah kembali dalam bentuk pembangunan yang bisa mereka rasakan langsung manfaatnya,” tegas Lia.
