Merah Putih today – Obyek bidang tanah oloran yang terbentuk dari sedimentasi atau tanah negara (TN) di kawasan bibir Pantai Desa Labuhan, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan tepatnya diwilayah wisata Pantai Kutang, hingga diduga terbit SPPT (Surat Pembayaran Pajak Terutang) serta sertifikat hak milik (SHM).
Mantan Kepala Desa Labuhan, (periode 2013-2019), Afnan Efendi di konfirmasi mengatakan, “Secara pribadi saya mohon maaf, tanah urugan atau reklamasi wilayah Kentong itu periode Mulikan atau mantan Kades Labuhan sebelumnya dan yang menagani Noer Syahid atas nama Koperasi Mina Samudra,” kata Afnan.
Kemudian singkat cerita pada tahun 2013 ketika saya menjabat lahan – lahan itu di dirikan karena wisata pantai kutang (WPK) mulai booming, semua bayarnya ke Nur Sahid. Singkat cerita lagi pada tahun 2023 lahan – itu di terbitkan SPPT oleh pak Suwarno (Kepala Desa sekarang) dengan biaya nominal 1 juta per bidang, belum tahu sudah terbit atau belum SPPT nya,” ulas Afnan.
Dijelaskan Afnan, “Itu reklamasi wilayah Kentong, kalau reklamasi wilayah wetan lain lagi cerita, demikian singkat alur yang bisa saya sampaikan.
“Ini ada koment atau paparan dari warga dan tokoh masyarakat, tegas Afnan, yang saya tahu, jual beli lahan reklamasi terjadi saat Kades Mulikan tetapi pihak pemerintah desa atau Kades tiada yang tahu menahu sampai saya (Afnan) menjabat 2013-2019.
Menurut pernyataan warga setempat, yang terkait jual beli lahan tanah negara (TN) tersebut antara lain Noer Syahid, H. Moh. Rohzam, H.Samiadi (ketiga oknum tersebut panitia reklamsi pengadaan pengurukan serta Jaruwi Wirjo selaku pegawai atas tanah terkait jual beli bisa di mintai info seakurat mungkin, ia pasti mengetahui bab lahan tanah negara (TN) tersebut.
Tak hanya itu, tambah paparan dari warga dan tokoh masyarakat, “Suwarno di duga juga bisa tersangkut, mengingat yang mengupayakan terbitnya SPPT dan bersinergi dengan institusi perpajakan tanah negara yang berkantor tepatnya di Timur terminal Lamongan tersebut.
